Soal Pembatasan Usia Mobil, Kemenhub Minta Jangan Salah Paham

Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi sempat melontarkan wacana pembatasan usia kendaraan pribadi. Namun ia mengatakan agar masyarakat tidak salah paham mengartikannya.


"Kalau (pembatasan usia) kendaraan pribadi, secara umum, saya tidak spesifik mengatakan itu. Saya cuma mau sampaikan, di regulasi kita ada Peraturan Menteri yang sudah membatasi angkutan umum, bus pariwisata, dan regular," kata Budi, ditemui detikcom, di Gedung Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Meski demikian, Budi tidak menampik jika suatu hari nanti, usia kendaraan pribadi perlu dibatasi untuk menekan peredarannya di jalan. Hal ini juga dianggap sejalan dengan misi pemerintah saat ini yang sedang membangun infrastruktur transportasi umum.

"Kendaraan pribadi (di Indonesia) suatu saat nanti memang perlu dibatasi usianya. Karena bisa dilihat, pertumbuhan kendaraan pribadi cukup tinggi setiap tahunnya. Dan pembatasan usia kendaraan pribadi ini sudah diterapkan banyak negara," jelasnya.

Budi juga tidak memungkiri pembangunan infrastruktur tol yang berjalan masif, yang sedikit banyak juga mengubah tren masyarakat untuk membeli mobil pribadi seturut waktu tempuh yang makin singkat.

"Jalan tol sekarang memang bagus, tapi jalan nasionalnya (tidak sebagus jalan tol). Jadi untuk peningkatan kualitas, terutama dari segi panjangnya pemerintah butuh biaya besar, baik dari energi, biaya pembangunan, kemudian aspek sosial, politik, dan lainnya," katanya.

Kembali ke soal pembatasan kendaraan pribadi, apakah itu menjadi hal mendesak?

"Menurut kami, itu masih perlu kajian. Dan butuh semua pihak terlibat. Kementerian Keuangan terutama, karena ini menyangkut pajak dan sebagainya. Kemudian mungkin dari Korlantas Polri, dari YLKI juga, dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk industri otomotif (Gaikindo dan AISI)," terangnya lagi.

Tak hanya duduk satu meja dengan para pihak terkait, Budi juga mengatakan rumusan kebijakan ini perlu juga dibicarakan dengan DPR sebagai wakil rakyat.

"Saya belum tahu, apakah nantinya akan ada diskusi bersama (DPR dan pihak terkait). Tapi untuk sementara ini memang belum ada rencana," pungkasnya.

SOURCE

INFO PEMESANAN DAIHATSU
SANTO DAIHATSU
081 293 473 893 (CALL/HUNTING)
081 765 71 494 (WA BISNIS) 
Share:

SALES EXECUTIVE

authorHai, Nama Saya Santo dan Saya adalah Sales Executive Tunas Daihatsu

Cari Blog Ini

Pengunjung Juga Melihat

Diberdayakan oleh Blogger.

Like Our Page

Wikipedia

Hasil penelusuran

Label

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Arsip Blog

Our Visitor